 |
| Menteri Luar Negeri Penny Wong menyebut Rusia sebagai 'kekuatan yang merusak'. (Reuters: Maxim Shemetov/Pool) |
Pemerintah Australia saat ini tengah mencari klarifikasi mengenai laporan bahwa Rusia mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Udara Manuhua, Biak Numfor, Papua. Laporan ini pertama kali diungkap oleh situs pertahanan militer asal Amerika Serikat, Janes.
Pada tahun 2017, dua pesawat pembom strategis Rusia dilaporkan pernah menjalankan misi patroli dari pangkalan yang sama. Kegiatan tersebut diperkirakan merupakan bagian dari operasi pengumpulan data intelijen.
Kemungkinan kehadiran pesawat militer Rusia di wilayah yang relatif dekat dengan Australia menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat Australia.
Para ahli menilai, jika rencana ini terealisasi, pangkalan tersebut dapat digunakan untuk mengamati aktivitas militer Amerika Serikat di Pasifik Barat, termasuk Guam.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengupayakan konfirmasi langsung dari pihak Indonesia. Ia menegaskan bahwa Rusia dikenal sebagai aktor global yang kerap bertindak mengganggu stabilitas internasional.
Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, juga menyebut bahwa komunikasi awal sudah dilakukan dengan Indonesia, meski belum ada tanggapan resmi dari Jakarta.
Sumber di ibu kota Indonesia menyatakan bahwa peluang untuk menyetujui permintaan Rusia sangat kecil. Hal ini berkaitan dengan prinsip non-blok yang selama ini dipegang teguh oleh Indonesia dalam kebijakan luar negerinya.
Pengamat keamanan dari Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, menyatakan bahwa tekanan dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia kemungkinan besar akan mendorong Indonesia untuk menolak permintaan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa jika kerja sama itu benar-benar terjadi, maka wilayah utara Australia bisa berada dalam jangkauan langsung militer Rusia.
Sementara itu, hubungan militer antara Indonesia dan Rusia memang mengalami peningkatan, terlihat dari kunjungan pejabat tinggi militer Rusia ke Indonesia pada Februari lalu serta latihan militer bersama di Laut Jawa pada November.
Meski fokus utama Presiden Rusia Vladimir Putin tetap pada konflik di Ukraina, Moskow tampak aktif memperluas kerja sama militernya ke berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.
Pemimpin oposisi Australia, Peter Dutton, menyuarakan kekhawatiran serius atas laporan ini. Ia menyebut, apabila pemerintah Australia tidak diberi informasi lebih awal mengenai hal ini, maka itu bisa dianggap sebagai kegagalan diplomatik. Ia juga menegaskan bahwa Australia tidak menginginkan kehadiran militer Rusia di wilayah Indo-Pasifik.
Dutton menekankan pentingnya hubungan erat antara Australia dan Indonesia, seraya menyampaikan harapannya bahwa Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, akan menjaga keseimbangan geopolitik yang stabil di kawasan.
Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan belum mengetahui adanya permintaan dari Rusia, sementara juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya belum memantau isu tersebut secara langsung.