 |
| Ekonom meminta pemerintah memberlakukan exit tax dan melakukan capital control supaya orang kaya tak melarikan kekayaannya ke luar negeri. (ANTARA/Fakhri Hermansyah) |
Sejumlah individu kaya di Indonesia dikabarkan mulai memindahkan kekayaan mereka ke luar negeri. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran atas kondisi ekonomi dan politik dalam negeri pasca pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Ketidakpastian fiskal, kebijakan anggaran yang dinilai boros, serta meluasnya peran militer dalam pemerintahan menjadi alasan utama di balik kekhawatiran tersebut.
Mengutip laporan Bloomberg, seorang mantan eksekutif perusahaan besar Indonesia mengaku telah mengalihkan sebagian asetnya ke kripto seperti USDT (Tether), karena dianggap lebih aman dan mudah dipindahkan tanpa harus melalui sistem perbankan konvensional. Langkah ini disebutnya sebagai cara untuk menghindari risiko domestik yang meningkat.
Fenomena ini tak hanya dilakukan oleh individu, tapi juga didukung oleh pernyataan para manajer investasi, penasihat keuangan, dan bankir swasta, yang menyebutkan bahwa beberapa klien mereka telah mengalihkan sebagian besar kekayaannya ke aset seperti emas, properti luar negeri, dan mata uang kripto.
Proses alih aset ini dilaporkan mulai terjadi sejak akhir 2024 dan semakin intensif setelah nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan pada Maret 2025.
Dampak Serius bagi Ekonomi Nasional
Peneliti dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut fenomena ini sebagai peringatan serius bagi ekonomi Indonesia. Ia menekankan bahwa larinya dana dari dalam negeri mengindikasikan menurunnya kepercayaan terhadap kondisi makro ekonomi dan dapat berdampak langsung pada menurunnya potensi investasi domestik, melemahnya pendanaan untuk sektor UMKM, dan berkurangnya penerimaan negara dari pajak individu.
Hal senada juga disampaikan oleh analis Ronny P. Sasmita. Menurutnya, tren ini bukan pertama kali terjadi, namun eskalasinya di era Prabowo tampak lebih cepat, terutama di tengah gejolak nilai tukar dan melemahnya pasar saham.
Langkah Strategis yang Harus Ditempuh Pemerintah
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengajukan tiga langkah strategis yang bisa diambil pemerintah untuk merespons pelarian kekayaan ini:
Bangun Kembali Kepercayaan Publik
Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan stabilitas politik. Fokus pada pemulihan daya beli dan penanganan isu ekonomi nyata, bukan sekadar revisi regulasi yang memperburuk persepsi publik.
Penerapan Pajak Keluar (Exit Tax)
Indonesia dapat mengikuti langkah negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada yang mengenakan pajak khusus kepada warga negara yang ingin memindahkan aset dalam jumlah besar atau berpindah kewarganegaraan.
Kebijakan Pengendalian Modal (Capital Control)
Dalam kondisi darurat, seperti krisis nilai tukar, pemerintah bisa memberlakukan batasan terhadap transfer aset ke luar negeri, terutama bagi individu dengan kekayaan tinggi, sebagai langkah stabilisasi ekonomi nasional.
Fenomena aliran dana keluar dari dalam negeri ini bukan sekadar tanda kecemasan para pemilik modal, tetapi juga sinyal bagi pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan yang mampu menenangkan pasar dan menjaga kekayaan nasional agar tetap berkontribusi terhadap pembangunan dalam negeri.