Indonesia berhasil menempati posisi ke-7 dalam daftar negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia pada tahun 2025 berdasarkan metode Purchasing Power Parity (PPP), menurut laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi April 2025.
Dengan nilai PDB PPP mencapai USD 4,98 triliun, Indonesia tidak hanya mengungguli sejumlah negara maju seperti Prancis dan Inggris, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara.
Metode PPP digunakan untuk membandingkan ukuran ekonomi antarnegara dengan menyesuaikan perbedaan tingkat harga, sehingga mencerminkan kapasitas riil daya beli suatu negara.
IMF menekankan pentingnya metode PPP dalam memahami potensi pasar domestik, terutama untuk investasi dan perencanaan pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten, ditopang oleh konsumsi masyarakat yang kuat, reformasi struktural, serta kemajuan digitalisasi, diyakini sebagai pendorong utama peningkatan kapasitas ekonomi nasional.
Negara | PDB (USD) |
---|---|
Tiongkok | USD 39,44 triliun |
Amerika Serikat | USD 30,34 triliun |
India | USD 17,36 triliun |
Rusia | USD 7,13 triliun |
Jepang | USD 6,77 triliun |
Jerman | USD 6,17 triliun |
Indonesia | USD 4,98 triliun |
Brasil | USD 4,89 triliun |
Prancis | USD 4,49 triliun |
Inggris | USD 4,42 triliun |
Berbeda dari PDB nominal yang sering digunakan dalam laporan umum, PPP memberikan gambaran yang lebih seimbang bagi negara berkembang seperti Indonesia. Sebab, metode ini memperhitungkan daya beli masyarakat berdasarkan harga lokal yang cenderung lebih rendah dibandingkan negara maju.
Data ini juga menunjukkan kecenderungan dominasi negara-negara Asia dalam lanskap ekonomi global. Selain Tiongkok, India, dan Indonesia, Jepang tetap berada dalam lima besar.
Fenomena ini mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi dunia ke kawasan Timur, meski ketimpangan antara negara besar dan berkembang masih terlihat jelas.
Pencapaian Indonesia menjadi sinyal positif atas kekuatan dan ketahanan ekonominya. Namun, tantangan ke depan tetap ada. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ini juga tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata dan berkelanjutan.