 |
| RI berencana tingkatkan pembelian barang dari AS hingga US$ 19 miliar sebagai langkah negosiasi untuk menurunkan tarif impor tinggi yang dikenakan terhadap produk Indonesia. (Shutterstock) |
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS), dengan meningkatkan pembelian produk dari negara tersebut hingga mencapai nilai US$ 18 miliar hingga US$ 19 miliar.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya diplomasi ekonomi untuk menurunkan tarif impor tinggi yang selama ini dikenakan oleh AS terhadap Indonesia, yaitu sebesar 32%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas permintaan Pemerintah AS agar Indonesia membantu memperkecil defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia, yang saat ini mencapai sekitar US$ 18 miliar.
"Seluruh isu yang dibahas telah kami jawab, termasuk rencana pembelian produk AS sebagai kompensasi atas ketimpangan ekspor-impor," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 14 April.
Produk-produk yang akan dibeli Indonesia dari AS nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, sehingga kebijakan ini tidak hanya strategis dari sisi perdagangan, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar domestik. Selama ini, Indonesia banyak mengimpor produk agrikultur dari AS, seperti gandum dan kedelai.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menambahkan bahwa angka US$ 18 miliar tersebut tidak hanya mencerminkan impor secara langsung, tetapi juga termasuk bentuk pembelian lainnya yang nantinya akan tercatat dalam neraca perdagangan sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan defisit.
"Pembelian bisa dilakukan secara bertahap dan dalam berbagai bentuk. Yang terpenting, langkah ini akan dicatat dalam neraca dagang untuk menutup gap perdagangan dengan AS," jelas Susiwijono.
Langkah ini menandai upaya diplomasi ekonomi yang aktif dari Indonesia dalam menjaga hubungan dagang dengan mitra strategis, sekaligus menghindari tekanan tarif yang berpotensi merugikan ekspor nasional.