 |
| Panama izinkan AS kerahkan pasukan ke Terusan Panama. (Depositphotos) |
Pemerintah Panama telah menandatangani nota kesepahaman dengan Amerika Serikat yang membuka jalan bagi pengerahan pasukan AS ke kawasan Terusan Panama. Dokumen tersebut memungkinkan personel militer AS untuk menggelar pelatihan, latihan bersama, serta kegiatan lainnya di sejumlah pangkalan di sepanjang jalur strategis tersebut.
Dalam kesepakatan itu, AS juga diberi ruang untuk membangun fasilitas militer permanen, menandai peningkatan kerja sama keamanan antara kedua negara. Namun, hal ini memicu reaksi beragam di dalam negeri Panama.
Presiden Panama, Jose Raul Mulino, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa AS memang mengajukan permintaan untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya. Namun, ia menegaskan bahwa kehadiran militer asing secara permanen adalah hal yang "tidak bisa diterima."
Dalam pernyataannya yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, Mulino memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini berisiko memicu ketegangan di dalam negeri.
Penolakan juga datang dari sejumlah pihak di Panama. Pemimpin serikat buruh Saul Mendez menyebut keputusan pemerintah sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan nasional dan langkah mundur dari prinsip kemerdekaan negara.
Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran AS terhadap pengaruh Tiongkok di kawasan. Sejak menjabat, Presiden Donald Trump menyuarakan keprihatinannya bahwa kehadiran ekonomi Tiongkok di Terusan Panama berpotensi melanggar prinsip netralitas kanal, yang telah dijamin dalam Perjanjian Netralitas Terusan Panama.
Perjanjian ini menetapkan bahwa kanal harus terbuka bagi semua negara dengan tarif dan akses yang adil, serta melarang keberadaan militer asing selain milik Panama.
Trump juga sempat mengkritik kebijakan tarif yang diterapkan Panama terhadap kapal-kapal berbendera AS, menyebutnya sebagai tindakan yang tidak menghargai kontribusi besar AS dalam pembangunan kanal pada awal abad ke-20.
Terusan Panama sendiri mulai beroperasi pada tahun 1914 dengan dukungan penuh dari AS. Namun, hak pengelolaan kanal secara bertahap dikembalikan ke Panama melalui perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Jimmy Carter pada 1977. Sejak 1999, Panama resmi menjadi pengelola penuh jalur vital tersebut.