 |
| Ketua APINDO Bidang Industri Manufaktur Adhi Lukman (Foto: Aulia Damayanti/detikcom) |
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk tidak langsung melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Adhi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap industri dalam negeri, terutama yang sudah memenuhi TKDN tinggi.
Adhi menjelaskan bahwa meskipun Apindo sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait, mereka berharap pelonggaran TKDN tidak dilakukan secara menyeluruh.
Menurutnya, aturan tersebut perlu diubah dengan hati-hati agar tidak merugikan industri lokal yang telah berinvestasi untuk memenuhi persyaratan TKDN yang tinggi.
“Penting untuk memikirkan bagaimana kebijakan ini berdampak pada sektor industri dalam negeri yang sudah berkomitmen,” ujar Adhi di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4/2025).
Lebih lanjut, Apindo mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada industri lokal. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri dan membantu pelaku usaha dalam negeri bertahan di tengah tantangan ekonomi.
Sebagai contoh, Adhi menyebutkan industri susu yang masih bergantung pada impor, meskipun potensi untuk menyerap produk lokal sangat besar jika produksi dalam negeri meningkat.
Selain itu, kemudahan dalam perizinan usaha juga dianggap penting untuk mendukung industri yang sudah memenuhi TKDN. Apindo percaya bahwa insentif non-fiskal, seperti kemudahan izin, dapat meningkatkan daya saing industri lokal tanpa harus menambah beban fiskal.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dia akan meminta perubahan aturan TKDN setelah menerima masukan dari pengusaha. Menurutnya, meskipun kebijakan ini bertujuan mendukung produk lokal, jika dipertahankan terlalu ketat, aturan tersebut dapat membuat industri Indonesia tidak kompetitif di pasar global.
"Saya sangat mendukung nasionalisme, tapi kita juga harus realistis. Kalau aturan TKDN terlalu kaku, kita bisa kalah bersaing,” ujar Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).