 |
| Foto: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan paparan dalam Konferensi Pers Perkembangan dan Persiapan Pertemuan dengan Pemerintah Amerika Serikat Terkait Tarif Perdagangan di Jakarta, Senin (14/4/2025). (CNBC Indonesia/Arrijal Rachman) |
Pemerintah Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor minyak dan gas (migas) serta teknologi informasi (IT) untuk memperluas investasinya ke Amerika Serikat. Langkah ini diambil di tengah situasi ketegangan dagang dengan AS, yang menerapkan tarif impor tinggi terhadap sejumlah produk Indonesia.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menjelaskan bahwa beberapa perusahaan BUMN sebenarnya telah memiliki pengalaman berinvestasi di luar negeri, terutama di sektor migas melalui anak perusahaan PT Pertamina.
"Sudah ada beberapa investasi sebelumnya di luar negeri, termasuk di industri migas melalui unit usaha Pertamina," ujarnya usai menghadiri rapat di Kemenko Perekonomian pada Senin (14/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa investasi BUMN migas dapat mencakup berbagai lini, seperti akuisisi sumur, sektor hulu (upstream), hingga sektor tengah (midstream). Menurutnya, pola investasi semacam ini sudah menjadi bagian dari strategi global BUMN Indonesia.
Sementara itu, untuk sektor IT, arah investasi difokuskan pada pengembangan riset dan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Hal ini dinilai penting untuk memperkuat kapabilitas riset jangka panjang di dalam negeri.
"Kalau kita berinvestasi di sana, kita bisa mendapatkan manfaat balik dalam bentuk riset strategis yang bisa mendukung pengembangan teknologi kita ke depan," tambahnya.
Meski demikian, Todotua menyampaikan bahwa rencana ini masih dalam tahap awal dan belum memiliki rincian teknis. Rencana tersebut akan menjadi bagian dari negosiasi tarif dagang yang saat ini dikenakan AS terhadap Indonesia sebesar 32%. Delegasi RI dijadwalkan akan mengikuti pertemuan di Washington DC pada 16–23 April 2025.
Todotua juga menyebut bahwa BUMN akan memanfaatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai kendaraan untuk masuk ke pasar AS. Dengan kehadiran Danantara, proses investasi BUMN baik di dalam maupun luar negeri dapat dilakukan dengan lebih fleksibel.
Terkait pembiayaan, ia mengakui bahwa biaya investasi di AS cukup besar. Namun, hal tersebut dapat diatasi melalui skema kolaborasi, seperti kerja sama proyek (project investment) atau investasi gabungan dengan mitra strategis.